Jasa Pembuatan/Penulisan Makalah Ekonomi Moneter Expansive Policy dan Contractive Policy

Sedang mencari jasa pembuatan makalah tentang ekonomi moneter yang kompeten dan profesional? Kami menyediakan jasa pembuatan makalah ekonomi moneter untuk solusi masalah anda.

Namun sebelum itu tahukah anda bahwa Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada era kepemimpinan Presiden Soeharto sampai era kepemimpinan Bapak BJ. Habibie. Sehingga kebijakan ekonomi moneter merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara pada saat itu.

Layanan Jasa Pembuatan Makalah Klik Disini

Layanan Jasa konversi Tesis/Disertasi/Hasil Penelitian menjadi Artikel jurnal Klik Disini

Jasa Review Jurnal/Critical Review Klik Disini

Jasa Menurunkan Persentase Turnitin Klik Disini

Layana Jasa Translate Jurnal Klik Disini

Layanan Jasa Proofreading Jurnal Klik Disini

Layanan JasaPembuatan Slide Presentasi Klik Disini

Jasa Penulisan Buku Ajar/Umum Klik Disini

Misalnya, dalam situasi mendesak, Bank Indonesia sebagai lembaga pengendali ekonomi moneter berhak atas kebijakan moneter yang membantu perekonomian negara. Baik itu mempermudah izin usaha, rangkuman mekanisme pelaporan pajak, pelepasan obligasi baru, atau penurunan suku bunga bank dan pajak barang tertentu.

Apa itu Ekonomi Moneter?

Secara sederhana sistem ekonomi moneter adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan keuangan atau ekonomi dan membahas tentang peran uang yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan dan harga di suatu negara.

Umumnya, pengelolaan ekonomi moneter dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral atau Bank Indonesia. Jenis-Jenis Ekonomi Moneter Menghadapi berbagai tantangan dan krisis ekonomi dalam hal moneter, pemerintah menggunakan kebijakan moneter khusus untuk mengatasinya.
Jenis ekonomi moneter yang perlu diperhatikan, seperti:

1. Expansive Policy

Kebijakan moneter Expansive atau kebijakan ekspansif adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Kebijakan ekspansif berguna untuk menurunkan suku bunga bank, mengamankan aset sirkuit pemerintah, dan menurunkan kriteria cadangan bank.

Kebijakan ekspansif mencakup kebijakan yang tidak terlalu membatasi masyarakat. Diharapkan dengan kebijakan ekspansif untuk mengatasi perekonomian secara moneter, dapat meminimalisir jumlah pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa.

2. Contractive Policy

Artinya, suatu kebijakan ekonomi moneter yang dilakukan dalam rangka mengurangi peredaran jumlah uang di masyarakat. Tidak seperti kebijakan ekspansif yang memperluas atau meningkatkan jumlah uang di suatu negara, kebijakan moneter kontraktif menguranginya.

Kebijakan moneter kontraktif juga dikenal sebagai kebijakan uang ketat . Fungsi utama dari kebijakan moneter kontraktif atau ekonomi moneter kontraktif adalah untuk mengurangi tingkat inflasi suatu negara. Harapannya, suku bunga perbankan segera turun, sehingga SUN juga ikut naik.

Contoh Penerapan Sistem Ekonomi Moneter

Contoh penerapan ekonomi moneter yang mudah dipahami saat ini adalah ketika terjadi inflasi di suatu negara. Dalam situasi kritis, pemerintah dapat meminta Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk menambah cadangan kas yang dibutuhkan.

Salah satu caranya adalah dengan membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contoh ekonomi moneter ini akan berbeda ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar.

Biasanya digunakan untuk mengurangi cadangan kas negara. Mengapa cadangan kas negara harus diturunkan? Sebab, pemerintah ingin lebih banyak orang meminjam uang ke bank agar daya beli meningkat dan memulihkan ekonomi moneter.

Sedangkan jika pemerintah menginginkan cadangan kas meningkat, bank biasanya meminta masyarakat untuk berbondong-bondong menyimpan uang di bank dengan lebih aman dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Transmisi Kebijakan Moneter

Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.
Proses atau transmisi dari keputusan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) ke pencapaian sasaran inflasi melalui berbagai jalur dan membutuhkan waktu.

Komunikasi Kebijakan Moneter

Efektivitas kebijakan moneter dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif, terutama dalam kondisi ketidakpastian yang semakin meningkat. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter hanya dapat secara langsung mempengaruhi suku bunga jangka pendek.

Sedangkan suku bunga jangka panjang lebih ditentukan oleh ekspektasi kebijakan moneter ke depan, yang dapat diarahkan melalui komunikasi kebijakan. Komunikasi berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia dengan memberikan pemahaman kepada publik mengenai kebijakan moneter secara keseluruhan, membantu mendorong ekspektasi publik dan pelaku pasar, serta mengurangi ketidakpastian masa depan.
Komunikasi penerapan moneter oleh Bank Indonesia disiarkan menggunakan berbagai media, diantaranya:
• Siaran Pers dan Publikasi
• Konferensi Pers berupa Laporan Kebijakan Moneter, Indonesia: Respons Perekonomian dan Kebijakan Terkini, Laporan Perekonomian Indonesia, Laporan Triwulanan DPR, dll.
• Website Bank Indonesia
• Talkshow di radio dan televisi
• Seminar/Diskusi dengan pemangku kepentingan Sosialisasi di wilayah

Koordinasi dan Pengendalian Inflasi

Inflasi yang cenderung stabil dibutuhkan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi juga dari sisi penawaran, yang terkait dengan produksi dan distribusi barang.

Selain itu, guncangan inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait barang-barang yang masuk dalam kelompok administered price (kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah) seperti harga BBM dan komoditas energi lainnya.
Oleh karena itu, diperlukan bauran kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerjasama dalam mengendalikaninflasi.

Sementara itu, Pemerintah berperan dalam mengendalikan ekspektasi inflasi dan mengelola pasokan, termasuk pengelolaan pasokan, distribusi, konektivitas, rantai perdagangan, dan subsidi. Sinergi dibentuk untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran akhir yang telah ditetapkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI). TPI di tingkat pusat dibentuk pada tahun 2005, kemudian diperkuat dengan berdirinya TPI di tingkat daerah sejak tahun 2008.

Itulah sedikit tentang Ekonomi Moneter Expansive Policy dan Contractive Policy. Kebijakan ekonomi monetr sangat berperan penting dalam menjaga keuangan negara saat terjadinya inflasi.